SOLO (Bisnis.com): Sedikitnya 43 warga yang tinggal di kawasan rumah susun sewa (rusunawa) I Begalon Kota Solo meminta pemerintah kota untuk segera melakukan tahapan sosialisasi guna memberi kepastian kepada warga tentang besaran uang sewa per bulan rusunawa tersebut.
Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh warga yang menjadi korban gusuran saat pembangunan proyek rusunawa itu, Pemkot Solo hanya bersedia memberikan subsidi kepada warga selama tiga tahun. Saat ini, warga rusunawa yang menempati lantai satu dan dua dibebani uang sewa per bulan Rp20.000 hingga Rp25.000. Padahal, rusunawa yang diperuntukan bagi warga umum tersebut, besaran biaya sewa yang ditetapkan oleh pengelola untuk lantai satu dan dua berkisar Rp90.000 hingga Rp100.000.
Salah satu pengurus Rusunawa I Begalon Lindung Trimomulyono mengatakan hingga sekarang ini, pemkot belum memberikan kepastian jadi atau tidaknya kenaikan besaran uang sewa bagi korban gusuran di lokasi tersebut. “Memang dalam perjanjian yang dibuat, pemkot hanya memberikan subsidi selama tiga tahun. Kami belum tahu apakah masih akan ada subsidi lagi atau tidak, tetapi harapannya pemkot tetap memberikan subsidi,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Dia menuturkan biaya yang dikeluarkan oleh penghuni untuk keperluan pembayaran sewa rumah, pembayaran listrik dan air, rata-rata mencapai Rp90.000 setiap bulan. Sementara, pekerjaan yang dimiliki oleh warga penghuni lantai satu dan dua rusunawa itu hanya sebagai kaum buruh dan wiraswasta dengan tingkat penghasilan tidak menentu.
“Dengan sewa Rp20.000 sampai Rp25.000 saja masih banyak warga yang nunggak, apalagi kalau sampai dinaikkan,” tuturnya.
Seorang yang turut dalam penandatanganan perjanjian, Joni Hermansyah, mengakui jika perjanjian yang dibuat antara warga dan pemkot hanya berlaku selama tiga tahun dan efektif berlaku mulai Desember 2005 dan berakhir Desember 2008.
“Dulu warga korban gusuran proyek ini totalnya ada 55 warga, tetapi sekarang sekitar 12 orang sudah pindah. Jadi ada warga yang masih mendapat subsidi pemerintah paling sekarang tinggal 43 orang,” ungkapnya.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) Kota Solo Purnomo Subagyo menyatakan belum mengetahui secara teknis terkait rencana perubahan tarif sewa khusus bagi korban gusuran proyek rusunawa yang tinggal di kawasan itu.(yn)
Sumber: Bisnis Indonesia
