Jumat, 27 Juni 2008 | 11:46 WIB
Kalangan perbankan diminta memperbesar porsi kredit pemilikan rumah terutama bagi pasar rumah sederhana sehat yang harganya Rp 55 juta ke bawah. Untuk itu pemerintah daerah juga perlu turun tangan memfasilitasi kredit pemilikan rumah untuk pasar tersebut.
Tingginya harga minyak dunia dan kenaikan harga bahan bakara minyak (BBM) dalam negeri memicu kenaikan harga bahan-bahan bangunan untuk kebutuhan konstruksi. Akan tetapi, pengembang tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual.
“Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu turun tangan dengan memberi kemudahan bagi pengembang,” kata Menteri Perumahan Rakyat Mohammad Yusuf Asyari, saat membuka Musyawarah Daerah DPD Real Estat
Indonesia (REI) Jawa Timur ke-11 di Hotel Shangri-la Surabaya, Rabu (25/6).
Bentuk kemudahan yang dimaksud antara lain penyederhanaan proses perizinan. Langkah tersebut mampu memperkecil biaya operasional pengadaan rumah sederhana sehat (RSH). Apalagi rumah merupakan kebutuhan utama masyarakat, apa pun usaha yang ditekuni. “Sedangkan konsumen bisa mendapat dukungan dari perbankan,” tuturnya.
Efisiensi
Pengembang, kata Yusuf, bisa menerapkan efisiensi melalui beberapa aspek. Salah satunya pemilihan bahan baku. Dalam hal ini pengembang sebenarnya bisa melakukan rekayasa teknis. Untuk itu, menaikkan harga jual merupakan alternatif terakhir.
Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengemukakan, pihaknya menargetkan porsi kredit untuk rumah bersubsidi kini dominan, yaitu 54 persen, sedangkan nonsubsidi 46 persen. Ditargetkan sampai akhir tahun porsi kredit bagi pasar subsidi dan nonsubsidi akan berimbang 50:50. “Bagaimanapun kami masih memberi porsi KPR (kredit pemilikan rumah) untuk golongan bersubsidi,” ujarnya.
Tahun ini BTN tidak akan melakukan revisi target meski kondisi perekonomian sedang tidak menentu. Sampai akhir tahun ini mampu mengucurkan total kredit Rp 10,4 triliun. Hingga bulan Mei kinerja BTN sudah mencapai 48 persen.
Secara terpisah, Direktur BNI Darwin Suzandi menilai potensi pasar properti sangat besar. Selama 1993-1998 rata-rata mengalami pertumbuhan 20-30 persen. Lalu angka tersebut merosot akibat krisis tahun 1998. Baru tahun 2002 sampai 2007 pertumbuhan merangkak naik. Sampai saat ini nilai kredit yang sudah dikucurkan Rp 160 triliun, padahal pada 2002 baru Rp 35 triliun. “Dari perhitungan kami, rata-rata pertumbuhan setiap tahun sekitar 80 persen,” katanya.
BEE
Sumber: Kompas
